DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra (PDS) HB Jassin memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan yang beragam untuk bertukar pengetahuan dan ide. Termasuk dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Papua Study Center pada Rabu (05/07/2023). Berkolaborasi dengan Perpustakaan Jakarta, Papua Study Center mengadakan Seminar dan Konferensi Pers di Ruang Berkarya, Gedung Ali Sadikin, Perpustakaan Jakarta. Melalui beragam fasilitas, Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin terus memainkan peran penting dalam mewadahi diskusi-diskusi dari beragam komunitas dan elemen sebagai komitmen untuk memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan Papua Study Center kali ini bertujuan untuk mendiskusikan penguatan dan percepatan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kepulauan Aru untuk menyelesaikan konflik agraria melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2022. Kegiatan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan pentingnya pengakuan dan perlindungan mereka dalam menyelesaikan konflik agraria. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Eko Cahyono (Koordinator Riset Papua Study Center), Profesor Endriatmo Soetarto (Guru Besar Kajian Politik Agraria dari Institut Pertanian Bogor). Turut hadir pula dalam kegiatan ini Mercy Chriesty Barends (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Engelina Pattiasina (Direktur Archipelago Solidarity Foundation), Mufti Fathul Barri (Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia), dan Mimin Dwi Hartono (Analis Kebijakan Madya di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dan Erasmus Cahyadi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang dalam hal ini mewakili komunitas adat.

Seminar ini berfokus pada isu agraria yang telah lama menjadi perbincangan hangat. Peserta membahas pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2022 dalam menyediakan kerangka hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut. Peraturan ini bertujuan penguatan dan pengakuan atas kehadiran masyarakat adat di wilayah tersebut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Eko Cahyono (Koordinator Riset Papua Study Center) memberikan wawasan mendalam tentang situasi dan perjuangan masyarakat adat Marafenfen di Kepulauan Aru dan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka melalui perda tersebut.

“Setiap pihak dari berbagai lapisan pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan Perda Nomor 2 tahun 2022 tersebut,” tegas Eko.

Tak kalah menarik, Profesor Endriatmo Soetarto menekankan perlunya kebijakan komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam hak atas tanah yang didasarkan pada kekayaan sejarah bangsa ini dalam masyarakat adat dan daerah.

Lewat komitmen yang telah dibangun, Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin melalui fasilitas, sarana, dan prasarananya hadir di tengah masyarakat untuk terlibat dalam isu-isu aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Acara ini diakhiri dengan komitmen dari para peserta untuk bekerja secara kolaboratif menuju implementasi efektif Perda Nomor 2 tahun 2022 dan penyelesaian konflik agraria di Kepulauan Aru. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, diharapkan wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang langgeng.

Reporter: Azhiim Pontoh

Editor: Brilliant Dwi Izzulhaq