DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Penyerbuan Jepang ke wilayah Indonesia dilakukan setelah Jepang berhasil menguasai Burma, Philipina, dan Malaya (Notosusanto, 1979:17-20; Sopandi, 1996:26). Setelah pendaratan tentara Jepang pada tanggal 5 Maret 1942, Belanda mendeklarasikan Ibukota Batavia sebagai “kota terbuka” yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda (Kartodirdjo et al, 1975:2; Sopandi, 1996:26).

Batavia sebagai salah satu pusat administrasi yang digunakan pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, menjadi wilayah utama yang diincar oleh Jepang. Setelah Jepang berhasil merebut wilayah Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 yang dilakukan mendadak membuat semua orang tidak berkutik, bahkan walikota Batavia saat itu masih menggunakan baju tidurnya diarak melalui jalan-jalan kota menuju penjara utama di Glodok karena tidak mau menandatangani pernyataan kesetiaan pada Jepang.

Pemerintah militer Jepang yang dalam beberapa hari segera menetapkan nama Jakarta menggantikan Batavia. Patung Jan Pieterszoon Coen segera dihancurkan, jalan-jalan dengan nama-nama eropa diubah menjadi nama Jepang, semua penanda dan iklan dalam bahasa Belanda harus diganti dengan nama Jepang atau Indonesia, bahasa yang diperbolehkan hanya bahasa Jepang dan Indonesia. Mereka orang-orang eropa yang tersisa di Batavia disekap dan dipenjarakan. Cara ini bukan tanpa maksud, itu merupakan bagian dari cara Jepang memperoleh simpati bangsa Indonesia tetapi juga merupakan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia untuk menggantikan semua yang berbau Eropa/Belanda.

Gambar 6.1 - Undang-Undang No. 30 Tahun 2602 Tentang Mengubah Nama Negeri dan Nama Daerah

Gambar 6.2 - Maklumat Tentang Perubahan Nama Batavia Menjadi Djakarta

Pemerintahan militer Jepang kemudian mengambil alih seluruh administrasi pemerintahan dan keamanan sampai ke tingkat kampung (DKI Jakarta, 1942). Wilayah bekas Hindia-Belanda selanjutnya dibagi atas tiga daerah pemerintahan milliter, yaitu: 

1) Pemerintahan militer Angkatan darat (Tentara kedua puluh lima) memerintah di daerah Sumatera, berpusat di Bukit Barisan.

2) Pemerintahan militer Angkatan darat (Tentara keenambelas) memerintah di Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta.

3) Pemerintahan militer Angkatan laut (Armada selatan kedua) untuk daerah-daerah yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Barat, berpusat di

Makassar.

Pada masa pendudukan Jepang di pulau Jawa dan Madura daerah yang disebut provinsi seperti provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dihapus (ditiadakan). Pada tanggal 8 Agustus 1942 di seluruh pulau Jawa dan Madura dibentuk 17 (tujuh belas) daerah pemerintahan Shu dan Syuu yang diperintah oleh Syuchokan atau Syuucokan. Kekuasaan Syuchokan atau Syuucokan sama dengan Gubernur akan tetapi luas wilayah kekuasaannya sama dengan keresidenan pada zaman penjajahan Belanda. Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsu Syi (Kotapradja  Istimewa). Maksud perubahan struktur pemerintahan ialah: pertama, Jepang ingin membuat system pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan adat istiadat asal. Kedua, untuk menyatukan susunan tata pemerintahan daerah, agar rancangan-rancanngan yang diadakan oleh pucuk pimpinan balatentara dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh Jawa dan Madura.

Pada 22 Agustus 1945 Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA dan HEIHO. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan. Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Penulis & Editor : Tim Publikasi Kearsipan

Sumber :

Sopandi, Andi. Triono. Hamluddin. (2019). Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari Masa Ke Masa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Wikipedia.com. 31 Oktober 2023. Pendudukan Jepang di Wilayah Hindia Belanda. Diakses pada 20 November 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan_Jepang_di_wilayah_Hindia_Belanda

Kumparan.com. 24 Februari 2017. Reorganisasi Batavia Awal Pendudukan Jepang. Diakses pada 20 November 2023, dari https://kumparan.com/potongan-nostalgia/reorganisasi-batavia-awal-pendudukan-jepang