DISPUSIP JAKARTA, INDONESIA - Pada masa kekuasaan Belanda dapat terbagi dalam 2 periode, yaitu (1) masa awal masuknya Belanda ke wilayah Indonesia, berdirinya Batavia (1619), hingga bubarnya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie); (2) masa Hindia Belanda (Nederlands Indisch) sejak dibubarnya VOC sampai masuknya balatentara Jepang tahun 1942.

Beberapa pemimpin pada periode 1 dan 2 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Daftar Pemimpin pada Masa Hindia Belanda

Pada periode pertama bersifat kolonialis, sedangkan para periode kedua bersifat imperialis. Keduanya mempunyai perbedaan dalam mengelola tanah dan penduduk yang dijajahnya. Pada masa kolonial penekanan diberikan pada usaha perdagangan, sedangkan pada masa imperial lebih bersifat politis dengan membangun suatu birokrasi yang ketat tetapi juga fleksibel. Birokrasi inilah adanya pemerintahan yang disebut Hindia Belanda atau Nederlands Indisch.

Belanda melakukan ekspedisi pelayaran pertama ke Hindia Timur pada tahun 1595 untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari Asia. Ketika mereka menghasilkan keuntungan hingga 400%, ekspedisi Belanda lainnya segera menyusul. Menyadari hal tersebut, pemerintah Belanda menggabungkan para perusahaan pesaing ke perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC). VOC diberikan hak istimewa untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Ibu kota didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia.

Masa kekuasaan VOC diawali dengan lengangnya kota Batavia yang baru dibangun saat itu. Penduduk Sunda Kalapa menyingkir jauh ke pedalaman saat VOC menyerang kota pelabuhan itu dan yang tersisa adalah sejumlah pegawai dan para serdadu termasuk serdadu pribumi yang di datangkan Coen dari Ambon dan dari pulau-pulau Indonesia timur lainnya.

Upaya pertama J. P. Coen dalam menghidupkan kota adalah mendatangkan pendudukan dari berbagai tempat. Salah satunya adalah membujuk dan mengajak komandan komunitas Cina yang ada di Banten untuk pindah ke Batavia. Coen membuka pintu lebar bagi para pendatang yang dapat menyumbangkan tenaga bagi pembangunan kota yang baru didirikannya itu. Maka, sejak 1620-an, sudah terjadi banyak migrasi ke Batavia dan wilayah Ommelanden.

Selain itu, Coen ingin menjadikan Batavia sebagai koloni yang didominasi orang-orang Eropa, tetapi ditolak oleh Heren XVII (Dewan 17 VOC) yang ada di Belanda, alasannya adalah ada kemungkinan migran Eropa yang merupakan Vrije Burger (orang Eropa bebas) dan dapat berdagang dengan leluasa akan menjadi pesaing serta menimulkan masalah bagi keberhasilan monopoli dagang VOC (Kanumoyoso, 2007).

Gambar 5.1 - Suasana Batavia pada Masa Hindia Belanda Tahun 1770

Ada dua area pemukiman setelah tembok kota dibuat, yaitu di dalam tembok kota (Intramuros) adalah tempat tinggal bagi orang Eropa dan beberapa orang Jepang dan Cina. Sedangkan penduduk pribumi harus tinggal di luar tembok kota (Ommelanden) di bawah pengawasan seorang komandan yang diberi pangkat militer, seperti mayor atau kapiten (Lohanda, 2004). Penduduk pribumi yang mempunyai komandannya berasal dari satu kampung tidak boleh pindah ke kampung lain, begitupun mengenai pakaian, pernikahan, dll. Namun, semua larangan banyak yang dilanggar oleh penduduk pribumi di luar tembok kota.

Pada bagian abad ke-17, kemanan Batavia dan Ommelanden mulai terjamin setelah VOC berhasil melakukan kontrak perjanjian dengan Mataram (1677), Cirebon (1681), dan Banten (1684) (Kanumoyoso, 2007). Sejak itu, Ommelanden yang merupakan pendukung bagi kota Batavia mulai berkembang pesat. Kegiatan pertanian, perkebunan, industri gula, pabrik arak, pembuatan batu bata dan genteng, dan berbagai kegiatan produksi lainnya tumbuh dengan cepat. Total penduduk Ommelanden menurut catatan 1691 adalah 47.729 orang, lalu pada 1731 bertambah menjadi 82.204 orang, dan pada 1781 menjadi 123.003 orang (Kanumoyoso, 2007).

Pada periode kedua, Tideman (1933), menyatakan bahwa wilayah Batavia, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg didirikan pada tahun 1924-1925. Sejak berlakunya Staatsblad 1931 No. 425, wilayah Batavia dan Buitenzorg Kembali diatur bentuknya yang berbeda. Batavia disatukan dengan Karawang dan kabupaten Soekaboemi dan Tjiandjoer. Kabupaten Batavia dibagi menjadi 5 distrik dan 16 subdivisi; Meester-Cornelis dibagi menjadi 4 distrik dan 13 subdivisi; Buitenzorg dibagi menjadi 7 distrik dan 19 subdivisi. Wilayah Batavia, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.2 - Wilayah Batavia, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg

Daerah Batavia, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 - Daftar Pembagian Daerah Batavia, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg

Pada awal abad ke-19, pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indisch) yang menggantikan pemerintahan VOC, menerapkan program desentralisasi. Wilayah Batavia dan Ommelanden masuk dalam keresidenan Batavia yang dikepalai oleh seorang residen. Residen dibantu oleh seorang sekretaris keresidenan dan beberapa orang asisten residen, semua jabatan ini diduduki oleh orang Belanda. Namun, residen terakhir setelah proklamasi kemerdekaan dijabat oleh orang Indonesia dan setelah itu institusi keresidenan dihapus.

Keresidenan Batavia, yang berpusat di Purwakarta, meliputi tiga buah Kabupaten (Regentschap), yaitu kabupaten Batavia, kabupaten Meester-Cornelis, dan kabupaten Buitenzorg (Bogor). Namun, pada tahun 1925, kabupaten Buitenzorg menjadi keresidenan  sendiri, yang meliputi kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi (Keputusan Gubernur Jenderal No. 386 387).

Berikut Bupati kabupaten Batavia secara berturut-turut:

Jika ditinjau dari nama-nama mereka, yang memiliki gelar Raden tentulah bukan orang Betawi karena orang Betawi tidak memakai gelar kebangsawanan, para Bupati dan Patih itu kebanyakan adalah para bangsawan Banten yang sejak sebelum zaman VOC sudah menetap di Jayakarta yang merupakan bagian dari Kerajaan Banten.

Di bawah regentschap (kabupaten), ada distrik (kewedanaan) yang dikepalai oleh seorang wedana. Wedana untuk distrik Batavia adalah Thamrin Mohammad Thabrie (biasa dipanggil Wedana Bibil) yang diangkat dan bertugas pada Mei 1908 sampai Februari 1911. Ia adalah orang Betawi sekaligus ayah dari Mohammad Husni Thamrin, tokoh pergerakan kaum Betawi yang menjadi pahlawan Nasional.

Berikut Wedana Batavia berturut-turut sampai masuknya bala tantara Jepang:

Berikut Voor de Politie atau urusan keamanan (Batavia dan Meester-Cornelis) berturut-turut:

Menurut Ruchiat pada  17 Agustus 1745, gelar-gelar diberikan oleh pemerintah Belanda, yaitu Gubernur van Imhoff, kepada para kepala daerah yang berjasa pada pemerintah Belanda sejak 2 Maret 1745. Gelar untuk kepala distrik adalah Rangga, Demang, dan Ngabehi. Gelar untuk Bupati adalah Toemenggung, Aria, Adipati. Gelar untuk keturunan bangsawan adalah Raden dan untuk keturunan raja adalah Raden Mas.

Kontrol Belanda atas kepulauan Indonesia tergolong lemah, meskipun Jawa didominasi oleh Belanda. Ada banyak perang dan gangguan di seluruh wilayah nusantara karena berbagai kelompok pribumi menolak upaya untuk membangun hegemoni Belanda. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintah kolonial diperluas ke seluruh wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa.

Runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda terjadi saat Jepang menduduki wilayah teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia (Jakarta) yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942 menyusul kemudian Bandung yang diambil-alih dua hari berselang.

Penulis & Editor : Tim Publikasi Kearsipan

Sumber :

Sopandi, Andi. Triono. Hamluddin. (2019). Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari Masa Ke Masa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Wikipedia.com. 16 November 2023. Hindia Belanda. Diakses pada 16 November 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda