July 24, 2020

Peresmian Beranda Betawi di Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur

DISPUSIP–Setelah Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (SUDINPUSIP) Kota Administrasi  Jakarta Pusat meresmikan Beranda Betawi, kini giliran SUDINPUSIP Jakarta Timur unjuk gigi dengan Beranda Betawinya. Menurut Kasudinpusip […]
July 23, 2020

Bilik Dongeng Resmi Diluncurkan

DISPUSIP–Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Bilik Dongeng resmi diluncurkan. Bilik Dongeng merupakan wadah dongeng digital hasil kontribusi warga yang telah dikurasi dan dapat diakses secara gratis […]
July 9, 2020

Suka Menulis Dongeng? Kirim Hasil Tulisanmu ke Bilik Dongeng, Yuk!

Bilik Dongeng Suka menulis dongeng? Punya cerita dongeng menarik? Bunda PAUD DKI Jakarta mengajakmu berbagi hasil karya dongeng dengan para orang tua di DKI Jakarta Mendongeng […]

FAQ

1Apa saja persyaratan untuk fotokopi legalisasi IMB?
Membawa surat permohonan/pengantar dari PTSP (jika dari umum atau perusahaan) Kecuali BUMD & SKPD/UKPD cukup surat dari kepala terkait.
2Bagaimana jika tidak tahu nomor IMB?
Untuk pengecekan nomor silahkan kunjungi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat : Gedung DCKTRP Lantai 4 Jl. Taman Jati Baru, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150
3Apa saja yang harus dilampirkan di dalam surat permohonan/pengantar dari PTSP?
Wajib melampirkan nomor arsip, atas nama arsip, dan lokasi (jika berhubungan dengan bangunan atau tanah).
4Apakah surat permohonan/pengantarnya bisa dari PTSP mana saja?
Tidak, sesuai dengan lokasi bangunan dan luas tanah, jika
100 m2 = di PTSP Kelurahan
100-600 m2 = di PTSP Kecamatan
600-3.000 m2 = di PTSP Adm. Wilayah
>6.000 m2 = di DPM PTSP
5 Bagaimana jika arsip kita tidak ada di Dispusip?
Setelah melakukan permohonan dan ternyata arsip tidak ada, maka Saudara akan mendapatkan surat jawaban TA (Tidak Ada).
6Apakah dikenakan biaya untuk fotokopi legalisasi arsip?
Iya, sesuai dengan lembaran yang arsip yang diperlukan oleh pemohon, kecuali SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta tidak perlu membayar.
7Apa syarat untuk permohonan SK. Gub yang pemohonnya dari umum atau masyarakat?
Karena SK. Gub produk hukum, jadi perlu surat pengantar dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta

INFOGRAFIS LAYANAN KEARSIPAN

parallax background
X