June 3, 2020

Sebuah Opini Kearsipan: Visi Dari Data Menuju Pengetahuan

Banyak literatur terutama ilmu manajemen yang menuliskan pembahasan visi pada bagian mukadimah. Pembahasan mengenai visi ibarat sebagai materi wajib yang harus dibahas untuk dapat berlanjut ke […]
February 25, 2020

PUSAT DOKUMENTASI SASTRA HB JASSIN SEBAGAI PUSAT KESUSASTRAAN INDONESIA

(Oleh : Diki Lukman Hakim, S.Sos., M.Hum) Pendahuluan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin yang biasa di singkat menjadi PDS H.B. Jassin saat ini berlokasi di lokasi […]
June 19, 2019

Banjir Abad ke-20 dan Abad ke-21

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ternyata berbanding terbalik dengan masalah banjir di Jakarta. Bila iptek berkembang sangat […]

FAQ

1Apa saja persyaratan untuk fotokopi legalisasi IMB?
Membawa surat permohonan/pengantar dari PTSP (jika dari umum atau perusahaan) Kecuali BUMD & SKPD/UKPD cukup surat dari kepala terkait.
2Bagaimana jika tidak tahu nomor IMB?
Untuk pengecekan nomor silahkan kunjungi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat : Gedung DCKTRP Lantai 4 Jl. Taman Jati Baru, RT.17/RW.1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150
3Apa saja yang harus dilampirkan di dalam surat permohonan/pengantar dari PTSP?
Wajib melampirkan nomor arsip, atas nama arsip, dan lokasi (jika berhubungan dengan bangunan atau tanah).
4Apakah surat permohonan/pengantarnya bisa dari PTSP mana saja?
Tidak, sesuai dengan lokasi bangunan dan luas tanah, jika
100 m2 = di PTSP Kelurahan
100-600 m2 = di PTSP Kecamatan
600-3.000 m2 = di PTSP Adm. Wilayah
>6.000 m2 = di DPM PTSP
5 Bagaimana jika arsip kita tidak ada di Dispusip?
Setelah melakukan permohonan dan ternyata arsip tidak ada, maka Saudara akan mendapatkan surat jawaban TA (Tidak Ada).
6Apakah dikenakan biaya untuk fotokopi legalisasi arsip?
Iya, sesuai dengan lembaran yang arsip yang diperlukan oleh pemohon, kecuali SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta tidak perlu membayar.
7Apa syarat untuk permohonan SK. Gub yang pemohonnya dari umum atau masyarakat?
Karena SK. Gub produk hukum, jadi perlu surat pengantar dari Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta

INFOGRAFIS LAYANAN KEARSIPAN

parallax background
X